Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara

Mengingat :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN berupa Rumah Negara, bahwa untuk Bangunan Rumah Negara Golongan III seharusnya pencatatan administrasi dan usulan PSP Rumah Negara Golongan III menjadi kewenangan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III, sehingga untuk mengajukan PSP merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III;
  2. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan,  diktum KEDUA bahwa pelimpahan kewenangan pada Keputusan Menteri ini tidak mencakup materi pelimpahan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara idle dan Rumah Negara;

Dimohon kepada seluruh Satuan Kerja yang masih melakukan pencatatan Rumah Negara Golongan III agar disesuaikan pengelolaannya mengacu pada peraturan angka 1 (satu) di atas. Untuk, yang memiliki Rumah Negara Golongan I dan II maka usulan PSP disampaikan kepada Kantor Pusat DJKN melalui Sekjen Kementerian/Lembaga masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

1. PMK nomor 138/PMK.06/2010
2. KMK nomor 218/KM.06/2013 

Perihal bmnsemarang
One Team, One Spirit, One Goal....

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: