[Repost] Penetapan Status Penggunaan BMN

“REPOST”

Mohon diperhatikan bahwa untuk PSP saat ini mengacu pada PMK 246/PMK.06/2014

Format Daftar BMN untuk PSP (Tanah dan/atau Bangunan)

Format Daftar BMN untuk PSP (Kendaraan/Peralatan Mesin)

Untuk pengajuan ke KPKNL mohon agar setiap usulan total nilai BMN keseluruhan tidak lebih dari Rp2,5 miliar.

.:TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BMN:.

Ketentuan Pokok:

  1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang
  2. BMN selain tanah dan/atau bangunan yg ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu:
    • Barang yg mempunyai bukti kepemilikan (sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang).
    • Barang dng nilai perolehan di atas Rp25juta (menjadi Rp 100Juta) per unit satuan.
  3. BMN selain tanah dan/atau bangunan dng nilai perolehan sampai dengan Rp25juta (menjadi Rp 100Juta) ditetapkan oleh pengguna barang.

.:TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN STATUS BMN:.

Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan dengan syarat sbb:

  1. Surat permohonan penetapan status penggunaan dari Pengguna Barang atau satker yang menerima pelimpahan  wewenang dari Pengguna Barang.
  2. Fotokopi surat keputusan pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang.
  3. Fotokopi sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI ……….(khusus tanah).
  4. Fotokopi IMB ……….(khusus bangunan)
  5. Fotokopi STNK dan/atau BPKB ………(khusus kendaraan bermotor) *Jika hilang maka lampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
  6. Berita Acara Serah Terima barang ……….(jika dokumen/bukti kepemilikan tidak ada) *untuk peralatan dan mesin dng nilai perlolehan di atas 100 juta.
  7. Fotokopi KIB (Tanah/Bangunan/Kendaraan).
  8. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi; ……….. (Sertipikat, IMB, BPKB, STNK, BAST, dsb)
  9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; ……… (untuk yang belum mempunyai bukti kepemilikan)
  10. Dokumen pendukung lainnya …………(Laporan Kondisi Barang)
  11. Foto BMN ……….(asli dan berwarna).
    Seluruh Forokopi Dokumen harus di LEGALISASI

Permohonan dapat disampaikan ke Kanwil DJKN atau KPKNL setempat sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja yang ditetapkan.

Perihal bmnsemarang
One Team, One Spirit, One Goal....

21 Responses to [Repost] Penetapan Status Penggunaan BMN

  1. Attaufiq Topx mengatakan:

    assalamualikum wr wb

    1. belum ada barang yang ditetapkan statusnya bagimana langkah kami ?
    2. untuk pengisian wasdal terkait point 1 ( blm ada barang yang ditetapkan statusnya) bagaiman pengisiannya di form?
    3. bagaimana barang yang nilainya di bawah 25 juta untuk penetapan statusnya?

    wasssamulaikum wr wb

    bmnsemarang
    Yth. Attaufiq Topx

    Untuk pengisian form 1 adalah unutk seluruh BMN yang PSP nya menjadi kewenangan Pengelola Barang, jika belum pernah di usulkan pengelolaan maka untuk kolom Surat Keputusan/PSP dari Pengelola dapat di tulis NIHIL dan keterangan disi Belum diusulkan PSP.

  2. Indra mengatakan:

    Bisa minta tolong diupload lg contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Menjaga dan Menyimpan Aset BMN dan Dokumennya. Karena saya mencari di artikel Penghapusan tidak ada. Terima Kasih

    bmnsemarang
    Yth. Indra

    Sudah di uplaod, silakan bisa di unduh disini

  3. hermawan mengatakan:

    Apakah ada dasar hukum tentang penetapan status penggunaan barangmilik negara dengan nilai :
    1. Nilai Perolehan/buku per satuan di bawah Rp.25.000.000,-
    2. Nilai Perolehan/buku per satuan di atas Rp.25.000.000,-

    terimakasih

    bmnsemarang
    Yth. Hermawan

    Anda dapat mencari dan mempelajari PMK nomor 96/PMK.06/2007 khususnya Lampiran I tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN

  4. TRI mengatakan:

    Saya berasal dar satker Kantor Pertanahan Kabupaten Mohon penjelasannya untuk penetapan status penggunaan BMN dibawah 25 juta dan BMN yang tidak ada bukti kepemilikannya apakah penetapannya kami ajukan ke Pengguna barang (BPN RI) atau ke Pengelola Barang?
    terimakasih.

    bmnsemarang
    Yth. Tri

    Pahami kembali Lampiran I dari PMK 96/PMK.06/2007, untuk Peralatan Mesin selain kendaraan dengan nilai s.d. 25 Juta cukup Pengguna barang yang menetapkan SK PSP-nya.

  5. bmn_kuningan mengatakan:

    apakah bmn yang nilai perolehannya kurang dari 25 juta harus diajukan penetapan status penggunaannya?
    contoh meja kerja kayu Rp. 500.000,- atau lap top Rp. 12.000.000,-
    mohon pencerahannya

    bmnsemarang
    Yth. NN (Mohon utk selanjutnya menggunakan identitas jelas)

    Untuk BMN berupa Peralatan dan Mesin selain Kendaraan dengan nilai sampai dengan 25 Juta, dilakukan Penetapan PSP oleh Pengguna Barang sesuai kewenangan yang ada di internal Kementerian/Lembaga.

  6. Moh. Hadi mengatakan:

    bisa diberikan contoh pengisian penetapan status penggunaan BMN dan petunjuk pengisiannya

    bmnsemarang
    Yth. Moh. Hadi

    Pada form excel nya sudah ada contoh isi, bisa di sesuaikan (silakan di unduh)

  7. Mohamamad mengatakan:

    semua bmn di satker kami belum diajukan Penetapan Status Pengguna bagaimana langkah kami selanjutnya ? mohon penjelasannya tima kasih

    bmnsemarang
    Yth. Mohamamad

    Silakan mengajukan usulan PSP kepada KPKNL/Kanwil/DJKN Pusat sesuai batas kewenangan (KMK no. 218/KN.6/2013) melalui Sekjen Kemenag (karena belum ada pendelegasian untuk PSP dari Sekjen Kemenag) dengan dilampiri persyaratan sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan kami yang berjudul “[Repost] Penetapan Status Penggunaan BMN

  8. alim ihsan mengatakan:

    mohon informasi tentang mekanisme penghapusan kendaraan dinas

    bmnsemarang
    Yth. Alim Ihsan

    Yang perlu menjadi catatan adalah jika usia kendaraan dinas telah mencapai 10 tahun atau lebih dari perolehannya atau pembuatan/perakitannya. Untuk detail penghapusan, Saudara bisa lihat pada tulisan kami yang berjudul “Penghapusan Barang Milik Negara

  9. Sunandar mengatakan:

    Yth Admin ,,, selama ini kami belum melakukan pengajuan PSP dan nilai BMN yang memenuhi syarat PSP yang ada di kami sudah melebihi Rp. 2,5 miliar. Apakah kami harus bertahap mengajukan PSP nya karena menurut peraturan pengajuan PSP ke KPKNL diatas adalah: ” Untuk pengajuan ke KPKNL mohon agar setiap usulan total nilai BMN keseluruhan tidak lebih dari Rp2,5 miliar ” ??? atau kami bisa mengajukan semuanya tanpa batas maksimal nilai BMN nya ? trm kasih

    bmnsemarang
    Yth. Sunandar

    Maksud pernyataan di atas adalah, jika Saudara akan mengajukan PSP ke KPKNL maka batas maksimal yang bisa di tetapkan adalah dengan total nilai BMN s.d. 2,5 miliar. Jika sampai dengan 5 miliar maka menjadi kewenangan Kanwil DJKN, dan jika di atas 5 miliar, maka menjadi kewenangan Kantor Pusat DJKN c.q. Dit. PKNSI. Silakan baca kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013.

  10. Akang_Tikno mengatakan:

    Mohon penjelasan, yang dimaksud BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG. Apakah BAST dari Rekanan ke Panitia Pengadaan ataukah dari Panitia Pengadaan ke Pengguna Barang (Unit Umum satker???). Terima kasih.

    bmnsemarang
    Yth. Akang Tikno

    BAST dalam hal ini adalah yang menunjukan berpindahnya hak kepemilikan atau kapan Aset sudah dapat diakui sebagai BMN. Hemat kami dapat menggunakan BAST dari panitia pengadaan ke Satker sepanjang informasi yang dibutuhkan untuk pembukuan telah tersedia.

  11. Agus K mengatakan:

    kapan batas akhir untuk psp atau bisa kapan saja

    bmnsemarang
    Yth. Agus K.

    Tidak ada batasan waktu untuk PSP, namun sebaiknya segera setelah terbit BAST atas kontrak/pengadaan/pembelian maka terhadap aset dimaksud terlebih dahulu di PSP-kan.

  12. dewi mengatakan:

    apakah kendaraan yang berstatus pinjam pakai juga di buatkan usul penetapan status penggunaannya?

    bmnsemarang
    Yth. Dewi

    Pastikan kepemilikannya, jika itu milik pihak ketiga yang Ibu pinjam, maka terhadap aset tersebut TIDAK perlu PSP. Namun, jika aset yang dipinjam milik Ibu oleh pihak ketiga maka terhadap aset dimaksud tetap di usulkan PSP.

  13. hamdhym mengatakan:

    bagaimana contoh format dari:
    1. surat pernyataan bangunan belum ber IMB dan bersedia mengurus IMBnya?
    2. surat keputusan pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang.

    apakah maksud dari BMN selain tanah dan/atau bangunan dng nilai perolehan sampai dengan Rp25juta ditetapkan oleh pengguna barang?
    bagaimana bentuk penetapannya?

    Terima kasih.

    bmnsemarang
    Yth. Hamdhy M.

    1. Untuk Surat Pernyataan dimaksud silakan unduh pada persyaratan usulan PSP di tulisan ini
    2. Untuk SK Pendelegasian wewenang silakan menghubungi Eselon I atau Sekjen K/L masing-masing.
    Yang dimaksud BMN selain tanah dan/atau bangunan dng nilai perolehan sampai dengan Rp25juta adalah seluruh peralatan dan mesin (non kendaraan bermotor) ditetapkan oleh Pengguna Barang (Sekjen K/L masing2). Jadi Satker mengusulkan (secara berjenjang) ke Sekjen K/L untuk dapat diterbitkan SK PSP-nya.

  14. enda mengatakan:

    dalam pengajuan PSP dan BASTnya hilang, bagaimana langkah kami untuk dapat melanjutkan PSP..

    bmnsemarang
    Yth. Enda

    Untuk BMN berupa peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan nilai perolehan diatas 25 juta diajukan ke Pengelola Barang, jika tidak ada bukti kepemilikan (dalam hal ini BAST) maka dapat menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan itu, misal: Dokumen Pengadaan, SPK, atau Surat Pernyataan dari Kepala Satker.

  15. Amierruddin Sh mengatakan:

    bagaimana caranya mengetahui apakah benar sebuah bangunan rumah telah ditetapkan sebagai barang milik negara oleh Pengelola barang, karena surat yang saya dapatkan dr DJKN sepertinya kurang jelas : “.. telah dimantapkan status hukumnya sebagai asset milik Negara oleh dan atas nama Dephan RI…..yg satunya …” akan dimantapkan status hukumnya sebagai aset milik Negara oleh dan atas nama Dephan RI c.q TNI AD” dan saya sudah cek ke BPN ternyata masih atas nama pemilik lama. terimakasih.

    bmnsemarang
    Yth. Amierruddin Sh

    Penetapan status penggunaan (PSP) oleh Pengelola Barang yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan, sepanjang SK PSP atas BMN dimaksud belum ada maka dianggap belum di PSP-kan oleh Pengelola Barang.

  16. Sari mengatakan:

    Dalam SIMAK BMN saya tercatat ada sekitar 40an KDO dan semuanya belum di PSP, disamping itu hanya ada 3 KDO saja yang benar-benar dipakai di Satker,sisanya ada yang akan diajukan penghapusannya dan banyak juga yang dipakai di Satker lain tanpa ada surat pinjam pakai/BAST. Diantara 40 KDO tsb,hanya sebagian saja yang saya pegang fotocopy BPKB nya.
    Apakah saya harus tetap mengajukan 40 KDO untuk diajukan PSPnya walaupun bukti-buktinya tidak lengkap?

    bmnsemarang
    Yth. Sari

    Merujuk PP no. 27/2014 bahwa setiap BMN harus di tetapkan status penggunaannya, dan setiap BMN harus disertai dokumen kepemilikan. Untuk yang telah lengkap dokumen pendukungnya sebaiknya diusulkan terlebih dahulu PSP-nya.

  17. agus kiswantoro mengatakan:

    apakah smua barang inventaris harus diusulkan psp trima kasih penjelasannya

    bmnsemarang
    Yth. Agus Kiswantoro

    Iya, kecuali untuk BMN berupa 1.Persediaan, 2. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 3. barang yg dari awal pengadaannya direncanakan utk dihibahkan (PP no 27 th 2014 pasal 15 dst.)

  18. ari susanti mengatakan:

    Mohon tanya,
    Surat kuasa dr bupati ke kepala dinas utk menerima hibah apakah ada format khusus?
    Terima kasih

    bmnsemarang
    Yth. Ari Susanti

    Format silakan disesuaikan masing-masing kabupaten, secara substatif ada kalimat “untuk menandatangani surat pernyataan bersedia menerima hibah”.

  19. sri Ambarwati mengatakan:

    Mohon Penjelasan,
    Apakah barang yang belum diusulkan psp nya tetapi sudah tercata dalam Simak Bmn merupakan barang milik negara ? Mohon penjelasan dan aturan hukumnya jika ada.
    Terimakasih .

    bmnsemarang
    Yth. Sri Ambarwati

    Semua barang yang tercatat pada SIMAK BMN sama halnya telah tercatat pada Laporang Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, maka disebut sebagai BMN (kecuali dapat dibuktikan sebaliknya). Untuk PSP silakan pedomani PMK no. 246/PMK.06/2014.

  20. Dian mengatakan:

    Saya mau tanya pak?
    Pada laporan wasdal yg form A (penggunaan) apakah barang yg dicantumkan diform tersebut HANYA barang yg SK-PSP nya keluar pada TA yg brsangkutan, misal TA 2014. Atau seluruh barang yg kwenangn pspnya di pengelola barang.(baik itu th 2014, 2013, 2012 dan seterusnya…..) sebelumnya terima kasih.

    bmnsemarang
    Yth. Dian

    Pada form A adalah seluruh BMN yang kewenangan PSP nya ada pada Pengelola Barang baik yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang maupun belum, tidak melihat tahun penetapan.

  21. indra w mengatakan:

    pak, untuk aset berikut termasuk yg harus di PSP gak?
    1.Tanah hibah pemda tetapi belum ada sertifikat & IMB, belum tercatat di simak-bmn
    2.mobil perolehan tahun 2004&2008 dan sudah tercatat di simak-bmn

    tks

    bmnsemarang
    Yth. Indra W.

    Seluruh BMN yang ada pada Satker harus di PSP kan. (vide PMK No. 246/PMK.06/2014)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: