[Repost] Penetapan Status Penggunaan BMN

“REPOST”

BARU :
Contoh Surat Permohonan PSP
Format Daftar BMN untuk PSP (Tanah & Bangunan)

Format Daftar BMN untuk PSP (Kendaraan/Peralatan Mesin)
Surat Pernyataan Menyimpan Dokumen

Untuk pengajuan ke KPKNL mohon agar setiap usulan total nilai BMN keseluruhan tidak lebih dari Rp2,5 miliar.

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan Penetapan Status Penggunaan oleh Pengelola Barang (Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 Bab III Pasal 4 ayat [1])

.:TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BMN:.

Ketentuan Pokok:

  1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang
  2. BMN selain tanah dan/atau bangunan yg ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu:
    • Barang yg mempunyai bukti kepemilikan (sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang).
    • Barang dng nilai perolehan di atas Rp25juta per unit satuan.
  3. BMN selain tanah dan/atau bangunan dng nilai perolehan sampai dengan Rp25juta ditetapkan oleh pengguna barang.

.:TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN STATUS BMN:.

Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan dengan syarat sbb:

  1. Surat permohonan penetapan status penggunaan dari Pengguna Barang atau satker yang menerima pelimpahan  wewenang dari Pengguna Barang.
  2. Fotokopi surat keputusan pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang.
  3. Fotokopi sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI (khusus tanah).
  4. Fotokopi IMB (khusus bangunan) *Jika belum ada dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa bangunan belum ber IMB dan bersedia mengurus penerbitan IMB nya. (unduh SP)
  5. Fotokopi STNK dan/atau BPKB (khusus kendaraan bermotor) *Jika hilang maka lampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
  6. Berita Acara Serah Terima barang (jika dokumen/bukti kepemilikan tidak ada) *untuk peralatan dan mesin dng nilai perlolehan di atas 25juta.
  7. Fotokopi KIB (Tanah/Bangunan/Kendaraan).
  8. Dokumen pendukung lainnya (Laporan Kondisi Barang).
  9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menjaga dan Menyimpan Aset BMN dan Dokumennya.
    Seluruh Forokopi Dokumen harus di LEGALISASI

Checklist persaratan permohonan PSP

Permohonan dapat disampaikan ke Kanwil DJKN atau KPKNL setempat sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja yang ditetapkan.

Sensus BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan

Telah terbit Petunjuk Pelaksanaan Sensus BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemkeu) melalui Surat Edaran nomor SE-35/MK.01/2012. Dalam SE tersebut di atur mengenai tata cara pelaksanaan sensus BMN dari  tingkat UAKPB, UAKPB-W sampai UAKPB-E1 di Lingkungan Kemkeu.

Berawal dari PMK 120/PMK.06/2007 pasal 16 menyebutkan bahwa Pengguna Barang bertanggungjawab melaksanakan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui SENSUS barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Sensus tersebut tidak termasuk PERSEDIAAN dan KDP.

Diharapkan untuk Setiap UAKPB melakukan sensus BMN yang ada dalam penguasaannya yang berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Sensus BMN sabagaimana tercantum dalam lampiran SE tersebut.

Surat Edaran dimaksud dapat di lihat disini.

*File peraturan tersebut juga tersimpan di ‘Google Drive’ pada email respository kami ‘bmnsemarang.file[at]gmail.com’. Untuk dapat mengkases email dimaksud silakan daftar sesuai petunjuk pada tag “PENTING!!!”

Formula Perhitungan Tarif Sewa (PMK 33/PMK.06/2012)

Disampaikan kepada para Satker bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara maka segala bentuk permohonan sewa agar tunduk pada Peraturan dimaksud, adapun sebagaian ketentuan yang perlu diketahui sebagai berikut :

  1. Penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara (pasal 4 ayat 2);
  2. Persetujuan sewa diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (sesuai batas kewenangan) kepada Pengelola Barang dengan melampirkan persyaratan antara lain (pasal 50):
    1. data usulan sewa (pasal 51 ayat 1);
    2. data BMN yang diusulkan untuk disewa (pasal 52);
    3. data calon penyewa (pasal 53);
    4. data transaksi Sewa yang sebanding dan sejenis yang ada di sekitar BMN yang diusulkan untuk disewakan (pasal 54); dan
    5. surat pernyataan dari Pengguna Barang dan Calon Penyewa (pasal 55).
  3. Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan nilai buku BMN yang akan disewakan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengguna Barang menyertakan usulan besaran sewa sesuai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa (pasal 51 ayat 2);

Contoh perhitungan formula taris sewa dapat dilihat di sini (file .xls)

Lebih lengkap mengenai tata cara pelaksanaan sewa dapat dilihat pada PMK 33/PMK.06/2012

Pengawasan dan Pengendalian BMN

Yth. Para Pimpinan Satker

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan  (PMK) Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara, kami sampaikan poin-poin penting sebagai berikut:

  1. Ruang lingkup Wasdal dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang;
  2. Objek Wasdal BMN yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang adalah pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berasa di bawah penguasaanya;
  3. Objek Wasdal BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang adalah pelaksaaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN;
  4. Wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang antara lain: a). Melakukan pemantauan dan penertiban; b). memberikan penjelasa tertulis atas permintaan Pengelola Barang; c). dapat meminta aparat pengawas intern Pemerintah untuk audit; d). Menindaklanjuti hasil audit;
  5. Wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang antara lain: a). Melakukan pemantauan dan investigasi; b). meminta penjelasan tertulis kepada Pengguna Brang/Kuasa Pengguna Barang; c). dapat meminta aparat pengawas intern Pemerintah; d). Menyampaikan hasil audit kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

Untuk lebih lengkap Peraturan tersebut dapat di unduh pada halaman “Peraturan BMN

Jika kesulitan mengunduh pada halaman “Peraturan BMN”, file dimaksud juga tersimpan di email respository kami. (Google Drive)

Penyelesaian Bongkaran BMN hasil Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi

Berkenaan dengan penyelesaian permasalahan penanganan bongkaran sisa hasil Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi. Direjen Kekayaan Negara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan serta untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara.
Perbaikan dimaksud adalah perbaikan yang tidak mengakibatkan penghapusan BMN dari daftar barang. Bongkaran sisa perbaikan tersebut antara lain :
(1). Bongkaran gedung dan bangunan;
(2). Bongkran peralatan dan mesin;
(3). Bongkaran jalan, irigasi dan jaringan.

Mengingat perbaikan BMN tersebut tidak mengakibatkan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna/Pengguna maupun Daftar BMN, maka penjualan bongkaran BMN tidak memerlukan persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang.

Permohonan Persetujuan Penjualan bongkaran tersebut diajukan ke KPKNL dengan kelengkapan berkas sbb:

  • Surat Permohonan beserta alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan;
  • fotokopi dokumen penganggaran (antara lain DIPA) kegiatan renovasi, rehabilitasim dan restorasi terkait;
  • surat penunjukan tim untuk menilai bongkaran BMN;
  • laporan penilaian bongkaran;
  • surat penetapan nilai bongkaran BMN.

Setelah mendapatkan persetujuan penjulan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

  • salinan/fotokopi keputusan penunjukan pejabat penjual dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  • daftar barang yang akan di lelang;
  • dokumen yang memuat persyaratan lelang tambahan;
  • salinan/fotokopi keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang; dan
  • fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang.

Jika dalam perbaikan tersebut tidak terdapat sisa bongkaran, maka Pengguna Barang/Kuasan Pengguna Barang membuat pernyataan bahwa tidak terdapat bongkaran BMN akibat kegiatan perbaikan dan menyampaikannya kepada Kepala KPKNL setempat.

Untuk lebih jelas, silakan unduh peraturan tersebut di sini

Hibah Barang Milik Negara

Sebagai mana disebutkan dalam lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, HIBAH adalah pengalihan kepemilikan BMN dari pemerintah pusat kepada Pemda atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

Hibah BMN dilakukan untuk:
1. Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan;
2. penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pengguna Barang (Satker) dapat melakukan hibah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk:

  1. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
  2. tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  3.  sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang;

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan, antar lain sebagai berikut:

  1. Surat permohonan hibah disertai penjelasan/pertimbangan hibah;
  2. Dokumen Penganggaran, untuk : (a) DIPA dan/atau TOR yg dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; (b) Dana Dekonsentrasi dan Tukas Pembantuan (DK/TP);
  3. Surat Keputusan pembentukan tim internal;
  4. Laporan hasil pelaksanaan Tim berupa Berita acara penelitian/pemerikasaan BMN;
  5. Daftar Rincian BMN yg dihibahkan (No, Kode Barang, NUP, Nama Barang, Merk/Type (spesifikasi/identitas), Tahun Perolehan, Nilai Perolehan (setelah revaluasi/koreksi IP), Dokemen Kepemilikan, dan rincian peruntukan.
  6. Penerima Hibah disertai dengan surat pernyataan bersedia menerima hibah;
  7. Surat Pernyataan dari Kementerian/Lembaga bahwa BMN tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. (kecuali untuk BMN yang dari awal pengadaan untuk dihibahkan)
  8. Hasil AUDIT aparat pengawas fungsional.

Ketentuan tentang hibah dapat dilihat disini
Usul hibah dapat disampaian ke KPKNL dan/atau Kanwil DJKN setempat sesuai dengan wilayah kerja dan batas kewenangan masing2.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pemanfaatan Barang Milik Negara (Sewa Menyewa)

.:Ketentuan Umum:.

Dalam Permenkeu nomor 96/PMK.06/2007 disebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna (BSG)/bangun guna serah (BGS) dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BMN yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, dan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan pemanfaatan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi: BUMN, BUMD, Badan Hukum Lainnya, dan Perorangan.

Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang yang diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

.:Berkas Permohonan Penyewaan BMN:.

Dalam mengajukan permohonan Pengguna Barang melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

  1. Surat Permohonan sewa menyewa dengan disertai alasan/pertimbangan penyewaan yang ditandatangani oleh pimpinan sesuai dengan pelimpahan kewenangan atas pengelolaan BMN pada kementerian negara/lembaga.
  2. Bukti kepemilikan (seperti: Sertifikat, IMB, BPKB, STNK);
  3. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (dari SIMAK-BMN)
  4. Gambar lokasi/situasi;
  5. Luas yang akan disewakan dan Nilai perolehan;
  6. NJOP/Surat keterangan NJOP tanah dan/atau bangunan dari kantor pajak;
  7. Data transaksi sebanding dan sejenis (transaksi sewa menyewa dalam satu wilayah);
  8. Calon penyewa, besaran nilai sewa dan jangka waktu penyewaan; serta
  9. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Penyewa (pihak ketiga) tentang besaran nilai sewa yang sanggup dibayarkan setiap tahunnya.

Permohonan tersebut dapat disampaikan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

*Catatan:
Rumah negara golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara.

Penghapusan Barang Milik Negara

.:PENGHAPUSAN:.

Penghapusan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 adalah tindakan penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya.

Lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan tersebut khusnya pada BAB V pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa Penghapusan BMN dilakukan dalam hal :
a. penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada pengelola barang;
b. pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain;
c. pemindahtanganan BMN;
d. dimusnahkan; atau
e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar (hilang, kecurian, susut, bencana alam, dsb)
Penghapusan barang dengan maksud dijual melalui lelang merupakan penghapusan karena pemindahtangan BMN kepihak ketiga.

Dalam mengajukan penghapusan BMN perlu diperhatikan syarat-syarat dokumen yang menyertai
berikut adalah KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN, antara lain:
.:SYARAT UMUM:.

  1. Surat permohonan penghapusan/penjualan disertai penjelasan/pertimbangan penjulan dari Pejabat yang telah diberi wewenang untuk mengusulkan.
  2. FC Surat Keputusan (dari Kementerian/Lembaga) tentang pendelegasian wewenang
  3. Asli Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan/Penjualan BMN
  4. Laporan hasil pelaksanaan Tim (Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian BMN) disertai dengan daftar rincian BMN yang akan dihapus terdiri dari: No Urut, Kode Barang, NUP, Nama Barang, Merk/Type (jika kendaraan dilengkapi dng no rangka, no mesin dan nopol; jika bangunan dilengkapi dengan th pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan), Tahun Perolehan, Jumlah Unit, Harga Perolehan, Nilai Limit, Kondisi, Keterangan. [contoh blanko]
  5. FC Daftar Barang/Laporan Semesteran (dari SIMAK BMN)
  6. Laporan Kondisi Barang (dari SIMAK BMN)
  7. Laporan Penghentian Penggunaan (dari SIMAK BMN)
  8. FC KIB (dari SIMAK BMN)
  9. Foto BMN
  10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lihat)
  11. Surat Pernyataan dari Kementerian/Lembaga bahwa BMN tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi (lihat)
  12. Surat Pernyataan tidak akan meminta anggaran untuk barang pengganti atas barang yang dijual (lihat)

.:Untuk BANGUNAN yang akan dibongkar:.
ditambahkan dengan:

  1. Angka 12 tidak diperlukan.
  2. FC dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang diusulkan dijual (DIPA tahun berjalan)
  3. Asli Surat Perhitungan dari KINTARU/Cipta Karya
  4. NJOP/Surat Keterangan NJOP dari Kantor Pajak
  5. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab thd Kondisi Bangunan (lihat di sini)

.:Untuk KENDARAAN BERMOTOR:.
ditambahkan dengan:

  1. Asli Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan
  2. FC BPKB dan STNK

.:Untuk BMN HILANG:.
ditambahkan dengan:

  1. Laporan Kehilangan dari Satker ke Kepolisian
  2. Berita acara pemeriksaan TKP oleh Kepolisian
  3. Bukti pembayaran TGR ke kas negara (jika dikenakan TGR)
  4. Surat Pernyataan Tidak ada TGR dari Kementerian/Lembaga (jika tidak dikenakan TGR)

Permohonan dapat diajukan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 95 pengikut lainnya.