S & K

Yth.
Para pengunjung

Bahwa blog bmnsemarang.wordpress.com kami buat sebagai alat bantu kami dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pengunjung dan khususnya untuk satuan kerja (satker) diwilayah kerja KPKNL Semarang.

Untuk itu, dimohon dengan sangat kepada para pengunjung untuk memberikan identitas yang jelas dalam menyampaikan saran, kritik, maupun pertanyaan seputar pengelolaan barang milik negara maupun aplikasi pendukungnya.

Pengunjung dengan identitas yang jelas akan segera kami respon.

Demikian kami sampaikan untuk dijadikan perhatian.

Terima kasih.
Pengelola

12 Responses to S & K

  1. Fina mengatakan:

    Mohon informasi, apakah setiap bangunan gdg wajib memiliki IMB termasuk bangunan kantor yang berusia puluhan tahun? lalu apakah Peta (Map) maupun Peta Digital dapat dicatat sebagai aset tetap lainnya dapat diperoleh dari pembelian atau hanya peta yang dibuat oleh satker saja?

    Terima kasih.

    bmnsemarang
    Yth. Fina

    Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005.
    Kemudian, bagaimana jika bangunan tersebut sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki IMB? Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG disebutkan bahwa:
    “Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”. Jadi pada prinsipnya meskipun bangunan tersebut telah lama berdiri tetap harus ada Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemda setempat. Beberapa satker telah mengurus perijinan dan berhasil keluar ijin nya.

  2. komang mengatakan:

    untuk barang bernilai Rp. 1,- yang telah keluar nilai IP input lewat mana??
    menu koreksi pencatatan lanjut kesaldo awal atau menu perubahan nilai koreksi Tim penertiban aset??
    Trims..

    bmnsemarang
    Yth Komang

    Terkait dengan BMN yang masih bernilai Rp 1,-. yang perlu diperhatikan adalah :
    1. Lihat BA-01 antara administrasi dengan hasil inventarisasi perhatikan pada harga perolehan, jika berbeda maka terlebih dahulu lakukan koreksi perubahan nilai/kuantitas (204) menjadi nilai sesuai harga perolehan pada Kolom Hasil Inventarisasi.
    2. Selanjutnya lakukan koreksi hasil penertiban (205), masukan nilai sesuai nilai wajar pada LP-01.

  3. BPS Prov Jateng mengatakan:

    mohon informasinya. di satker saya (BPS Prov Jateng) ada pemasangan baliho sebesar 7,5 juta. pada aplikasi BMN akan dimasukkan ke gedung dan bangunan (pengembangan) tetapi tdk memenuhi syarat karena transaksi kurang dr 10 juta shg blm diinput ke aplikasi BMN.sedangkan di aplikadi SAKPA transaksi tsb masuk pd peralatan dan mesin sesuai SPM. ketika rekon internal antara BMN dan SAKPA muncul peralatan dan mesin yg belum disesuaikan sebesar 7,5 juta.bagaimana solusinya? diinput dimanakah pada aplikasi BMN? pembelian atau bagaimana. terima kasih. RINA

    bmnsemarang
    Yth. BPS Prov Jateng

    Permasalahan pengembangan bangunan di bawah nilai kapitalisasi padahal menggunakan Akun Belanja Modal (53), maka terhadap kegiatan tersebut mutlak harus menambah nilai aset yg dikembangkan. Utk mengatasi hal tersebut, lakukan pengimputan melalui pengembangan langsung, masukan nilai aset 10 juta, dan nilai SPM sesuai dengan yg dikeluarkan. Untuk selanjutnya, lakukan koreksi nilai (204) terhadap aset dimaksud menjadi nilai yg benar (Nilai semula + Nilai SPM).
    Terkait dengan akun yang digunakan, mohon berkoordinasi dengan KPPN, ditakutkan terjadi kesalahan perekaman dalam aplikasi SAKPA, untuk pengembangan gedung dan bangunan menggunakan akun 53312 sedangkan peralatan dan mesin 53212.

  4. Ira mengatakan:

    Kami dari Kemenag Kab. Grobogan. Di tempat kami ada rehab gedung KUA yang DIPAnya berada pada eselon 03 (bimas islam) sedangkan gedung yg direhab itu sendiri berada pada 01(sekjen). Trus bagaimana cara memasukkannya ke dalam simak bmn? apakah melalui menu “Perolehan ATR” ? Kapan nanti saya boleh transfer keluar gedung itu ke 01?

    bmnsemarang
    Yth. Ira (Kemenag Grobogan)

    Jika MAK yang digunakan adalah dari belanja 53312 untuk keperluan rehab, maka terhadap pengeluaran tersebut pada Satker 03 di catat sebagai ATR, untuk selanjutnya segera setelah perkerjaan selesai dan telah diterbitkan BAST atas pekerjaan dimaksud, untuk selanjutnya transfer ATR ke Satker 01, Jika terhadap rehab tersebut menambah umur masa manfaat, maka lihat pada Daftar Tabel Masa Manfaat sesuai dengan KMK 59/KMK.6/2013.

  5. Rutan Purworejo mengatakan:

    cara merubah kode barang persediaan melalui menu apa ?? permasalahan yang terjadi penggaris 50 cm masuk di alat tulis terimakasih

    bmnsemarang
    Yth. Rutan Purworejo

    Perubahan kode barang dapat dilakukan dengan cara reklasifikasi/koreksi, lakukan koreksi nihil untuk kode lama, dan inputkan nilai yang telah dikoreksi sesuai kode yang benar.

  6. mack roef mengatakan:

    km dr dim 0716/demak mau tanya pak? apa updete aplkasi simak bmn bln maret udh muncul blm?mksh byk?

    bmnsemarang
    Yth. Dim 0716/Demak

    Untuk update SIMAK BMN bulan maret belum ada, untuk selanjutnya dapat dipantau di Website resmi Ditjen Perbendaharaan

  7. Rosidi mengatakan:

    Assalamu`alaikum wr wb.
    Salam Sejahtera
    Yth Bapak/Ibu di KPKNL Semarang

    Saya mau tanya: Bagaimana langkah-langkah untuk mendaapatkan surat keputusan penetapan status BMN ?

    Terima Kasih.
    Salam Sejahtera
    Wassalamu`alaikum wrwb.

    bmnsemarang
    Yth. Rosidi

    Silakan mengajukan usulan PSP kepada KPKNL/Kanwil/DJKN Pusat sesuai batas kewenangan (KMK no. 218/KN.6/2013) dengan dilampiri persyaratan sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan kami yang berjudul “[Repost] Penetapan Status Penggunaan BMN

  8. Eriana mengatakan:

    Saya mau tanya pak, ini masalah pengelolaan BMN.
    Di satker kami ada pembangunan tempat ibadah(mushola) yang biaya pembangunannya dari semua pegawai pak. dan kemudian ada kesepakatan bahwa mushola tersebut beserta sound systemnya akan di serahkan ke satker.
    Pertanyaan saya, bagaiman pelaksanaan proses hibahnya ya pak?apakah ada format baku BA serah terima dari perorangan ke instansi. Didalam BA tersebut apakah boleh di gabung antara gedung mushola itu sendiri dengan sound system nya.
    Mohon penjelasannya pak, agar proses ini tidak menyalahi peraturan yang berlaku.Demikian, terimakasih

    bmnsemarang
    Yth. Eriana

    Silakan saja dihibahkan dengan membuat BAST Hibah (untuk format baku blm ada). Selanjutnya didaftarkan terlebih dahulu ke Ditjen Pengelolaan Utang untuk mendapat Nomor Registrasi, usalukan Penetapan Status Penggunaan ke KPKNL kemudian rekam dalam SIMAK BMN. Jika besaran nilai tidak diketahui maka dapat menggunakan nilai taksiran dari instasi terkait atau minta bantuan penilaian ke KPKNL setempat.

    • Eriana mengatakan:

      saat mendaftarkan ke Ditjen pengelolaan utang untuk memperoleh nmr regristrasi, dokumen apa saja yang harus kami siapkan pak. Apakah besaran nilai hibah juga harus sudah ada atau belum ya pak.Terimakasih pak.

      bmnsemarang
      Yth. Eriana

      Sebagaimana tersebut dalam PMK nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Nomor Register Pasal 7 ayat (2) Permohonan Register dilampiri :
      1. perjanjian hibah (grant agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
      2. ringkasan hibah (grant summary).

  9. Joko mengatakan:

    saya dari dari Kementerian Hukum dan HAM R.I,BHP semarang kalo mau ganti nama sertifikat menjadi Atas Nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Hukum dan HAM R.I dasar peraturannya apa ya ? apakah peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I dan Kemenkeu ? mohon petunjuk.

    bmnsemarang
    Yth. Joko

    Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PP nomor 27/2014 bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Bersama MENTERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 186/PMK.06/2009 | NOMOR: 24 TAHUN 2009 Pasal 2 BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/ atau menggunakan Barang Milik Negara. Kedua Peraturan tersebut tersedia di Halaman Peraturan BMN

  10. yudianto mengatakan:

    bagamana cara melakukan koreksi nama aset yang sudah terlanjur di input kedalam simak bmn

    bmnsemarang
    Yth. Yudianto

    Jika yang dimaksud adanya kesalahan kode barang pada saat merekam ke dalam SIMAK BMN maka dapat dilakukan melalui transaksi reklasifikasi keluar untuk aset lama (yg salah) dan reklasifikasi masuk untuk aset pengganti (yg benar).

  11. pomo handoyo mengatakan:

    selamat siang pak? saya mempunyai adk TA 2013 yang belum saya masukkan di aplikasi simak bmn TA 2013,apakah adknya bisa saya masukkan di aplikasi simak BMN TA 2014? saya sdh mencoba memasukkan adk tersebut di 2014, setelah saya simpan tidak masuk di transfer masuk tapi dibuku barang muncul, saya mencoba untuk transfer keluar tidak bisa karena blm input data, mohon petunjuk bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
    Balas

    bmnsemarang
    Yth. Pomo Handoyo

    ADK SIMAK di buat sesuai tahun setup/anggaran. Jadi untuk backup dan restore harus di tahun anggaran yang sama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 91 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: