Penyelesaian Bongkaran BMN hasil Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi

Berkenaan dengan penyelesaian permasalahan penanganan bongkaran sisa hasil Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi. Direjen Kekayaan Negara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan serta untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara.
Perbaikan dimaksud adalah perbaikan yang tidak mengakibatkan penghapusan BMN dari daftar barang. Bongkaran sisa perbaikan tersebut antara lain :
(1). Bongkaran gedung dan bangunan;
(2). Bongkran peralatan dan mesin;
(3). Bongkaran jalan, irigasi dan jaringan.

Mengingat perbaikan BMN tersebut tidak mengakibatkan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna/Pengguna maupun Daftar BMN, maka penjualan bongkaran BMN tidak memerlukan persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang.

Permohonan Persetujuan Penjualan bongkaran tersebut diajukan ke KPKNL dengan kelengkapan berkas sbb:

  • Surat Permohonan beserta alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan;
  • fotokopi dokumen penganggaran (antara lain DIPA) kegiatan renovasi, rehabilitasim dan restorasi terkait;
  • surat penunjukan tim untuk menilai bongkaran BMN;
  • laporan penilaian bongkaran;
  • surat penetapan nilai bongkaran BMN.

Setelah mendapatkan persetujuan penjulan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

  • salinan/fotokopi keputusan penunjukan pejabat penjual dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  • daftar barang yang akan di lelang;
  • dokumen yang memuat persyaratan lelang tambahan;
  • salinan/fotokopi keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang; dan
  • fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang.

Jika dalam perbaikan tersebut tidak terdapat sisa bongkaran, maka Pengguna Barang/Kuasan Pengguna Barang membuat pernyataan bahwa tidak terdapat bongkaran BMN akibat kegiatan perbaikan dan menyampaikannya kepada Kepala KPKNL setempat.

Untuk lebih jelas, silakan unduh peraturan tersebut di sini

Sosialisasi Aplikasi SiManTaP 2012

Berkaitan dengan telah terbitnya :

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, maka sebagai langkah awal akan dilaksanakan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah, baik yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. K/L maupun yang belum bersertipikat;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

Guna mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disiapkan program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SiManTaP 2012) yang rencananya akan disosialisasikan ke seluruh satuan kerja wilayah kerja KPKNL Semarang pada minggu ke III bulan April 2012.
- Lampiran I (Hari Senin, 16 April 2012)
- Lampiran II (Hari Selasa, 17 April 2012)
- Lampiran III (Hari Rabu, 18 April 2012)
Materi Sosialisasi :
1. Aplikasi SiManTaP 2012 dapat di download melalui link ini
2. Permenkeu Nomor 250/PMK.06/2011 (lihat)
3. Permenkeu Nomor 33/PMK.06/2012 (lihat)
4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 |Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dapat dilihat (lihat)
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.