Penyelesaian Bongkaran BMN hasil Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi

Berkenaan dengan penyelesaian permasalahan penanganan bongkaran sisa hasil Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi. Direjen Kekayaan Negara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan serta untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara.
Perbaikan dimaksud adalah perbaikan yang tidak mengakibatkan penghapusan BMN dari daftar barang. Bongkaran sisa perbaikan tersebut antara lain :
(1). Bongkaran gedung dan bangunan;
(2). Bongkran peralatan dan mesin;
(3). Bongkaran jalan, irigasi dan jaringan.

Mengingat perbaikan BMN tersebut tidak mengakibatkan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna/Pengguna maupun Daftar BMN, maka penjualan bongkaran BMN tidak memerlukan persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang.

Permohonan Persetujuan Penjualan bongkaran tersebut diajukan ke KPKNL dengan kelengkapan berkas sbb:

  • Surat Permohonan beserta alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan;
  • fotokopi dokumen penganggaran (antara lain DIPA) kegiatan renovasi, rehabilitasim dan restorasi terkait;
  • surat penunjukan tim untuk menilai bongkaran BMN;
  • laporan penilaian bongkaran;
  • surat penetapan nilai bongkaran BMN.

Setelah mendapatkan persetujuan penjulan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

  • salinan/fotokopi keputusan penunjukan pejabat penjual dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  • daftar barang yang akan di lelang;
  • dokumen yang memuat persyaratan lelang tambahan;
  • salinan/fotokopi keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang; dan
  • fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang.

Jika dalam perbaikan tersebut tidak terdapat sisa bongkaran, maka Pengguna Barang/Kuasan Pengguna Barang membuat pernyataan bahwa tidak terdapat bongkaran BMN akibat kegiatan perbaikan dan menyampaikannya kepada Kepala KPKNL setempat.

Untuk lebih jelas, silakan unduh peraturan tersebut di sini

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 95 pengikut lainnya.