Hibah Barang Milik Negara

Sebagai mana disebutkan dalam lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, HIBAH adalah pengalihan kepemilikan BMN dari pemerintah pusat kepada Pemda atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

Hibah BMN dilakukan untuk:
1. Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan;
2. penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pengguna Barang (Satker) dapat melakukan hibah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk:

  1. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
  2. tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  3.  sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang;

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan, antar lain sebagai berikut:

  1. Surat permohonan hibah disertai penjelasan/pertimbangan hibah;
  2. Dokumen Penganggaran, untuk : (a) DIPA dan/atau TOR yg dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; (b) Dana Dekonsentrasi dan Tukas Pembantuan (DK/TP);
  3. Surat Keputusan pembentukan tim internal;
  4. Laporan hasil pelaksanaan Tim berupa Berita acara penelitian/pemerikasaan BMN;
  5. Daftar Rincian BMN yg dihibahkan (No, Kode Barang, NUP, Nama Barang, Merk/Type (spesifikasi/identitas), Tahun Perolehan, Nilai Perolehan (setelah revaluasi/koreksi IP), Dokemen Kepemilikan, dan rincian peruntukan.
  6. Penerima Hibah disertai dengan surat pernyataan bersedia menerima hibah;
  7. Surat Pernyataan dari Kementerian/Lembaga bahwa BMN tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. (kecuali untuk BMN yang dari awal pengadaan untuk dihibahkan)
  8. Hasil AUDIT aparat pengawas fungsional.

Ketentuan tentang hibah dapat dilihat disini
Usul hibah dapat disampaian ke KPKNL dan/atau Kanwil DJKN setempat sesuai dengan wilayah kerja dan batas kewenangan masing2.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

About these ads

Perihal bmnsemarang
One Team, One Spirit, One Goal....

6 Responses to Hibah Barang Milik Negara

  1. soni mengatakan:

    Yth Bapak/Ibu.
    Mohon masukannya:
    Karena sesuatu hal maka kantor kami (Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Dirjenhubla) harus dipindah. Biaya pemindahan dan pembangunan gedung yang baru ditanggung oleh PT.Pelindo.
    pertanyaannya : bagaimana teknis penghibahan / tukar menukar gedung kantor yang lama kekantor yang baru..? mengingat aset kami (BMN) ditempat yang lama hanyalah gedungnya saja sementara tanah milik PT.pelindo. begitu juga ditempat yang baru, tanah tetap milik PT.Pelindo.

    bmnsemarang
    Yth. Soni

    Melihat kasus tersebut maka proses pemindahan dapat menggunakan TUKAR MENUKAR, silakan lihat pada Lampiran VIII PMK nomor 96/PMK.06/2007 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Negara, dan segera diajukan ke KPKNL Setempat.

  2. kharisma mengatakan:

    Assalammualaikm..
    Kami dari satker BLU Malang menanyakan bagaimana implementasi/prosedur tentang Hibah barang dari pihak ketiga untuk Satker BLU kami sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-2/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik Dalam Bentuk Uang Maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011, Pada halaman terakhir poin 2.
    Mohon Petunjuk dari bapak/ibu tentang hal ini.
    Demikian Terima kasih.

    bmnsemarang
    Yth. Kharisma

    Terkait dengan pendapatan yang berasal dari hibah, untuk prosedur pendahtaran dan pencatatan lebih tepat jika Saudara langsung menghubungi KPPN Setempat.
    Terima kasih.

  3. Ryan mengatakan:

    Mohon Petunjuk
    di satker kami akan diberikan barang berupa AC yang merupakan hibah dari orang pribadi, yang sy mau tanyakan bagaimana prosesnya? apakah dibuatkan dalam bentuk berita acara serah terima barang saja atau bagaimana..? Trima kasih

    bmnsemarang
    Yth. Ryan

    Terlabih dahulu dibuat berita acara serah terima aset yang dihibahkan, selanjutnya diusulkan ke Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) melalui Eselon I bersangkutan untuk mendapat registrasi hibah langsung berupa Barang, selanjutnya dapat ditetapkan statusnya oleh Pengguna Barang untuk kemudian dapat direkam pada aplikasi SIMAK-BMN.

  4. Ady mengatakan:

    Apakah hibah selain tanah dan bangunan yang akan diserahkan kepada pemda,,juga memerlukan audit dari aparat pengawas fungsional mengingat barang sudah diserahkan cukup lama lebih dari 3 tahun.

    bmnsemarang
    Yth. Adi

    Jika dari satker DK/TP silakan perhatikan Per Menkeu Nomor 98/PMK.06/2013

  5. Mohon petunjuk pak,
    untuk hibah bangunan dari K/L ke pemda tata caranya bagaimana ya pak? terima kasih

    bmnsemarang
    Yth. Husein Nur Rahman

    Menunjuk PP Nomor 27 Tahun 2014 pasal 70 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa Pengguna Barang mengajukan usul Hibah kepada Pengelola Barang disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang. Jadi Pengguna Barang (K/L) atau yang telah diberi kuasa mengusulkan ke DJKN/Kanwil/KPKNL (sesuai batas kewenangan). Namun sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan/audit oleh Tim Pengawas Fungsional K/L bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 90 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: