Penghapusan Barang Milik Negara

.:PENGHAPUSAN:.

Penghapusan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 adalah tindakan penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya.

Lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan tersebut khusnya pada BAB V pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa Penghapusan BMN dilakukan dalam hal :
a. penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada pengelola barang;
b. pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain;
c. pemindahtanganan BMN;
d. dimusnahkan; atau
e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar (hilang, kecurian, susut, bencana alam, dsb)
Penghapusan barang dengan maksud dijual melalui lelang merupakan penghapusan karena pemindahtangan BMN kepihak ketiga.

Dalam mengajukan penghapusan BMN perlu diperhatikan syarat-syarat dokumen yang menyertai
berikut adalah KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN, antara lain:
.:SYARAT UMUM:.

  1. Surat permohonan penghapusan/penjualan disertai penjelasan/pertimbangan penjulan dari Pejabat yang telah diberi wewenang untuk mengusulkan.
  2. FC Surat Keputusan (dari Kementerian/Lembaga) tentang pendelegasian wewenang
  3. Asli Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan/Penjualan BMN
  4. Laporan hasil pelaksanaan Tim (Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian BMN) disertai dengan daftar rincian BMN yang akan dihapus terdiri dari: No Urut, Kode Barang, NUP, Nama Barang, Merk/Type (jika kendaraan dilengkapi dng no rangka, no mesin dan nopol; jika bangunan dilengkapi dengan th pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan), Tahun Perolehan, Jumlah Unit, Harga Perolehan, Nilai Limit, Kondisi, Keterangan. [contoh blanko]
  5. FC Daftar Barang/Laporan Semesteran (dari SIMAK BMN)
  6. Laporan Kondisi Barang (dari SIMAK BMN)
  7. Laporan Penghentian Penggunaan (dari SIMAK BMN)
  8. FC KIB (dari SIMAK BMN)
  9. Foto BMN
  10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lihat)
  11. Surat Pernyataan dari Kementerian/Lembaga bahwa BMN tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi (lihat)
  12. Surat Pernyataan tidak akan meminta anggaran untuk barang pengganti atas barang yang dijual (lihat)

.:Untuk BANGUNAN yang akan dibongkar:.
ditambahkan dengan:

  1. Angka 12 tidak diperlukan.
  2. FC dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang diusulkan dijual (DIPA tahun berjalan)
  3. Asli Surat Perhitungan dari KINTARU/Cipta Karya
  4. NJOP/Surat Keterangan NJOP dari Kantor Pajak
  5. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab thd Kondisi Bangunan (lihat di sini)

.:Untuk KENDARAAN BERMOTOR:.
ditambahkan dengan:

  1. Asli Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan
  2. FC BPKB dan STNK

.:Untuk BMN HILANG:.
ditambahkan dengan:

  1. Laporan Kehilangan dari Satker ke Kepolisian
  2. Berita acara pemeriksaan TKP oleh Kepolisian
  3. Bukti pembayaran TGR ke kas negara (jika dikenakan TGR)
  4. Surat Pernyataan Tidak ada TGR dari Kementerian/Lembaga (jika tidak dikenakan TGR)

Permohonan dapat diajukan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

About these ads

Perihal bmnsemarang
One Team, One Spirit, One Goal....

11 Responses to Penghapusan Barang Milik Negara

  1. Ana mengatakan:

    Mhon petunjuknya
    Kami memiliki beberapa ranmor dan beberapa bmn yg telah rusak dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki.kami berencana smentara ingin menghentikan pemakaiannya di aplikasi tanpa mengajukan penghapusan terlebih dulu, apakah bisa begitu? dan apa saja langkah dan syrat adminstrasinya?Tks

    bmnsemarang
    Yth. Ana

    Terhadap bmn yg kondisinya telah rusak berat, maka dalam pencatatannya dapat dipindahkan ke dalam bmn yg tidak digunakan dalam tugas pokok (penghentian penggunaan bmn). Hal itu dapat dilakukan dng terlebih dahulu merubah kondisi BMN tersebut menjadi rusak berat untuk selanjunya dipindahkan dalam Aset yg dihentikan penggunaannya. Terkait dengan penghapusan sebagaimana disyaratkan maka penghentian penggunaan dimasud merupakan salah satu syarat untuk penghapusan.

  2. irnawan mengatakan:

    ma’af ada format surat pernyataan dari kuasa pengguna barang bahwa barang yang dihapus tidak mengganggu tugas dan fungsi>>>
    terima kasih before

    bmnsemarang
    Yth. Irnawan

    Silakan baca kembali persyaratan penghapusan di atas dan klik link-nya.

  3. febry mengatakan:

    Apakah setiap penghapusan BMN berupa tanah dan atau bangunan, hrs dpt persetujuan DPR jika tidak terdapat dana pengganti ….
    bukannya di PMK 96/2007, syarat trsebut tidak ada …
    bisa minta tlg ketentuan tersebut, trdpat dmn, trims sblmnya

    bmnsemarang
    Yth. Febri

    Perlu kami sampaikan bahwa untuk memahami suatu peraturan perundangan harus juga merujuk peraturan di atasnya (tentunya yg masih berlaku). Terkait dengan pertanyaan Saudara, silakan dibuka kembali UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada pasal 45, 46 dan 47.

  4. Herash mengatakan:

    Salam hangat,
    Didaerah saya baru tahun ini mo penghapusan, saya punya masalah dengan penetapan harga limit BMN mobil thn 2004.
    data yang saya punya :
    -tahum pembelian 2004
    -Njkb mobil tsb 119 jt.
    -nilai mobil dibursa mobil bekas Rp. 80 jt s/d 90 jt.
    – nilai Uji fisik Dishub sbb : * Prosentasi nilai 36,62%, nilai stelah ditaksir 20,31%,
    nilai ekonomis 4 %.
    -Umur mobil sdh 8 thn s/d Januari 2013.
    -kondisi Body dan mesin masih bagus n bisa jalan.
    Bgmna cara saya nentukan harga limit tuk bahan lelang.
    wassalam

    bmnsemarang
    Yth. Herash

    Untuk menentukan nilai limit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/Penjual, namun jika dirasa nilai limit yang diusulkan terlalu rendah maka DJKN/KPKNL dapat mengusulkan Tim Penilai untuk mereview sekaligus melakukan penilaian. Kebiasaan satker dalam menentukan nilai limit adalah dengan mengalikan Nilai kendaraan (berdasarkan nilai dari samsat) dikalikan dengan presentasi kondisi dari Dinas Perhubungan.

  5. febry mengatakan:

    Mas, ditempat kami banyak sisa barang persdiaan yang tidak kepake, jumlahnya ribuan, terutama brosur penyuluhan …..
    kami ingin agar brg tsb bersih, klo kami ajukan penghapusan ke KPKNL setempat, apakah bisa

    bmnsemarang
    Yth. Febri

    Mendasari permasalahan tersebut adalah hampir sama dengan KPU yang menghapuskan kertas suara yg tidak terpakai/rusak. Dalam hal ini dikarenakan masuk dalam persediaan maka penghapusannya boleh dilakukan oleh K/L bersangkutan c.q. Eselon I pemberi dana, jika telah mendapat ijin, maka penjualan secara lelang dapat diusulkan ke KPKNL Setempat.

  6. denis mengatakan:

    mohon informasi, terkait BMN berupa laptop hilang, lokasi hilang nya di kantor diperkirakan pada saat jam kerja, langkah-langkah yang harus ditempuh dan berkas yang harus disiapkan apa saja, lalu apakah tetap dikenakan TGR atau tidak? terima kasih

    bmnsemarang
    Yth. Denis

    Untuk menentukan TGR atau tidak adalah hasil pemeriksaan yang nantinya dilakukan oleh Pengawas Funsional (Itjen) Kementerian bersangkutan setelah mendapat laporan dari satker. Berkas yang dipersiapkan adanya Laporan kepada pihak berwajib (dalam hal ini Kepolisian) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada Eselon I untuk diteruskan ke Itjen yg selanjutnya dapat menerbitkan Keputusan TGR atau tidak TGR. Setelah terbit keputusan tersebut maka selanjutnya diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang (DJKN c.q. KPKNL)

  7. arhieratna mengatakan:

    dasar untuk di keluarkannya itu dr apa?? apakah perlu membuat surat keterangan khusus atau bgmn. kl iya blh minta formatnya??terima kasih…

    bmnsemarang
    Yth. arhieratna

    Dasar bisa dari surat permintaan pengeluaran barang atau Berita Acara Serah Terima barang. Untuk format kami tidak tersedia. Terima kasih.

  8. PN SERANG mengatakan:

    minta informasinya tentang Format Surat permohonan persetujuan Penghapusan BMN Kepada Pengelola BArang dengan disertai :

    1)alasan penghapusan
    2)Data BMN yg akan dihapuskan.

    Format Surat Keputusan Pelimpahan Wewenang dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang untuk mengajukan usul Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.

    mohon info dan contoh Surat tersebut.

    Terima kasih

    bmnsemarang
    Yth. PN Serang

    1. Untuk templet, tidak ada standarnya yg penting substansinya sesuai dengan yang dipersyaratkan, namun demikian dapat mengikuti templete yang berlaku di Kementerian Keuangan sesuai dengan SE-02/MK.01/2012.
    2. SK Pelimpahan kewenangan yang dimaksud adalah SK dari Kepala/Sekretaris BUA. Untuk kewenganan usul penghapusan telah ada dengan nomor 055/SEK/SK/X/2008. Silakan hubungi Biro Perlengkapan/Pengadilan Tingkat Banding setempat.

  9. ismail mengatakan:

    Saya kehilangan laptop kantor tapi sudah keluar keputusan penghapusannya,tapi kemudian kantor meminta untuk mengganti rugi laptop tersebut.apakah barang sudah di hapus harus dikenakan TGR lagi?

    bmnsemarang
    Yth. Ismail

    Pada dasarnya BMN yang akan dihapus karena hilang, seyogyanya diproses hilangnya terlebih dahulu, apakah ada unsur kelalain yang menimbulkan TGR atau tidak oleh Pengawas Fungsional masing-masing K/L. Baru setelah ada Keputusan TGR atau tidak selanjutnya dapat diusulkan penghapusan ke Pengelola Barang. Jadi penghapusan yang sebelumnya telah ditetapkan dapat batal demi hukum karena ada unsur kebohongan informasi (yaitu menutup-nutupi informasi hilangnya suatu BMN).

  10. taufik mengatakan:

    mohon pencerahan…saya ingin menghapus barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi seperti kursi, meja,A.C dll …mohon penjelasan langkah awal menyurat kemana dulu terus apa perlu dicantumkan jg limit barang tersebut …

    bmnsemarang
    Yth. Taufik

    Langkah untuk mengajukan permohonan penghapusan, antara lain:
    1. Mulai dari Aplikasi SIMAK-nya, lakukan perubahan ke kondisi Rusak Berat, dan Penghentian Penggunaan.
    2. Membentuk Tim Penghapusan untuk melakukan inventarisasi dan menuntukan nilai taksiran/limit BMN yang akan di hapus.
    3. Melenkapi dokumen persyaratan penghapusan sesuai yang ditentukan.
    4. Mengajukan permohonan penghapusan ke Pengelola Barang sesuai batas kewenangan yang ada di masing-masing K/L.
    5. Setelah persetujuan terbit dari pengelola, maka Pengguna (Sekjen K/L) menerbitkan SK Penghapusan.
    6. Atas dasar SK penghapusan, ajukan penetapan jadwal lelang ke KPKNL
    7. Proses Lelang
    *ini berlaku untuk penghapusan yang ditindaklanjuti dengan penjualan (lelang). Untuk lebih jelas, silakan hubungi KPKNL terdekat.

  11. Indra mengatakan:

    saya mau bertanya apakah untuk mengajukan permohonan penghapusan BMN perlu dipersyaratkan SK penetapan status BMN?

    bmnsemarang
    Yth. Indra

    Merujuk pada Permenkeu No. 50/PMK.06/2014 pasal 3 ayat (1) huruf b, bahwa pelaksanaan penghapusan oleh PB/KPB, untuk BMN yang status penggunaannya berada pada PB/KPB setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Kalimat “yang status penggunaanya…” diartikan untuk setiap BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya, dengan kata lain untuk mengajukan penghapusan adalah BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 89 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: