SIMAK-BMN Tidak Bisa Backup .rar

Sehubungan banyaknya kasus satker yang mengalami bahwa SIMAK-BMN tidak bisa melakukan backup dalam bentuk RAR, sehingga harus menggunakan BACKUP ALTERNATIF, dengan ini kami informasikan bahwa hal tersebut dikarenakan versi RAR (WinRAR) yang digunakan berbeda dengan yang telah digunakan pada saat me-restore. Untuk itu, hal-hal yg harus saudara lakukan sbb:

  1. Lakukan backup alternative terlebih dahulu.
  2. Download file rar32.rar disini (isi file adalah rar32.exe)
  3. Extract file rar32.rar pada folder “C:\bmnkpb\data\” dengan terlebih dahulu rubah nama “rar32.exe” yang telah ada agar tidak tertimpa dan pastikan bahwa aplikasi SIMAK-BMN sedang tidak aktif.
  4. Jalankan SIMAK-BMN kembali dan login seperti biasa.
  5. Lakukan restore data melalui menu “Utility – Restore (dari Backup Alternatif)”
  6. Tunggu sampai proses restore selesai.
  7. Lakukan backup yang  biasa (bukan alternative backup)

Terima kasih. Semoga membantu.

 

Undangan Rekonsiliasi BMN Untuk Satker DK/TP/UB

Diberitahukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kewenangan DK/TP/UP agar melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) Semester II Tahun 2010 dengan KPKNL Semarang.

Rekonsiliasi BMN dilakukan di KPKNL Semarang, dengan alamat Gedung Keuangan Negara II Semarang Lantai 4 (ruang rekonsiliasi) Jalan Imam Bonjol no. 1D, Semarng. Rekonsiliasi dilakukan dari pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB. Adapun Jadwal Rekonsiliasi sebagai berikut :

  1. Senin, 11 April 2011 : Untuk Satker DK/TP/UB wilayah Kota Semarang, Kab. Semarang dan Prov. Jateng
  2. Selasa, 12 April 2011 : Untuk Satker DK/TP/UB wilayah Kota Semarang, Kab. Semarang dan Prov. Jateng
  3. Rabu, 13 April 2011 : Untuk Satker DK/TP/UB wilayah Kota Semarang, Kab. Semarang dan Prov. Jateng
  4. Kamis, 14 April 2011 : Untuk Satker DK/TP/UB wilayah Kota Semarang, Kab. Semarang dan Prov. Jateng
  5. Jumat, 15 April 2011: Untuk Satker DK/TP/UB wilayah Kab. Kudus
  6. Senin, 18 April 2011 : Untuk Satker DK/TP/UB wilayah Kota Salatiga, Kab. Temanggung, Kab. Magelang
  7. Selasa, 19 April 2011 : Untuk SatkerDK/TP/UB wilayah Kota Magelang, Kab. Grobogan, Kab. Jepara
  8. Rabu, 20 April 2011 : Untuk Satker DK/TP/UB wilayah Kab. Rembang dan Kab. Demak
  9. Kamis, 21 April 2011 : Untuk Satker DK/TP/UB wilayah Kab. Demak, Kab. Pati, Kab. Jepara, dan Kab. Blora
    *Daftar satker mohon sesuaikan dengan undangan yang telah kami kirim ke kantor masing-masing.

Berkas syarat rekonsiliasi yang harus dilampirkan, sebagai berikut:

  1. Surat Pengantar/Permohonan Rekonsiliasi
  2. Neraca SIMAK BMN semester I dan II tahun 2010
  3. Neraca SAKPA semester I dan II tahun 2010
  4. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II (intra, ekstra dan gabungan)
  5. BAR Internal per bulan (Juli s.d. Desember) antara SAKPA dan SIMAK beserta lampiran
    *Untuk petunjuk dan blanko BAR internal silakan lihat disini
  6. Transaksi harian pada SIMAK BMN (jika ada)
  7. Laporan Realisasi Anggaran (Belanja dan Pendapatan)
  8. ADK pengiriman ke KPKNL dari Aplikasi SIMAK BMN (file SA, SMT1, SMT2)
  9. ADK pengiriman ke KPKNL dari Aplikasi SAKPA (filr SA, PN, TB)
  10. Backup SIMAK BMN dan SAKPA terakhir
  11. FC BAR semester I tahun 2010 (untuk yg sudah pernah rekon semester I th 2010)

Guna memperlancar pelaksanaan rekonsiliasi BMN dimaksud, diharapkan kepada semua yang di undang menyampaikan terlebih dahulu untuk point 8,9 dan 10 ke alamat email pkn.kpknlsemarang@gmail.com beserta Nama dan NIP petugas yang akan melaksanakan rekonsiliasi BMN dimaksud.

Demikian kami informasikan, harap dijadikan perhatian.

Perubahan Kode Eselon I Kementerian Agama

Sehubungan dengan adanya permintaan bantuan konversi atas perubahan eselon I di lingkungan Kementerian Agama, yaitu dari kode 01 (Sekjen) menjadi 04 (Ditjen Pendidikan Islam). Dimana Aplikasi SAKPA 2011 telah menggunakan kode baru sedangkan Aplikasi SIMAK masih menggunakan kode lama, sehingga proses penerimaan BMN dari SIMAK mengalami kegagalan yang mengakibatkan rekonsiliasi internal satker menjadi tertunda.

Untuk merubah kode eselon I, Saudara dapat menggunakan aplikasi “Konversi BMN” yang dapat di download disini besarta petunjuk penggunaan dapat dilihat disini.

Perlu Saudara Perhatikan bahwa sebelum menjalankan Konversi BMN, usahakan lakukan BACKUP SIMAK terlebih dahulu.

Demikian semoga membantu

Pelantikan Eselon II Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu), pada hari ini (18/03/2011) bertempat di Aula Djuanda
Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, melantik 20 (dua puluh) pejabat eselon II di
lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan satu orang pejabat eselon II
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu.

SELAMAT KEPADA PARA PEJABAT ESELON II YG TELAH DILANTIK, SEMOGA TETAP AMANAH

Siaran Pers nomor 52/HMS/2011 dapat dilihat disini

Pemanfaatan Barang Milik Negara (Sewa Menyewa)

.:Ketentuan Umum:.

Dalam Permenkeu nomor 96/PMK.06/2007 disebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna (BSG)/bangun guna serah (BGS) dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BMN yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, dan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan pemanfaatan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi: BUMN, BUMD, Badan Hukum Lainnya, dan Perorangan.

Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang yang diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

.:Berkas Permohonan Penyewaan BMN:.

Dalam mengajukan permohonan Pengguna Barang melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

  1. Surat Permohonan sewa menyewa dengan disertai alasan/pertimbangan penyewaan yang ditandatangani oleh pimpinan sesuai dengan pelimpahan kewenangan atas pengelolaan BMN pada kementerian negara/lembaga.
  2. Bukti kepemilikan (seperti: Sertifikat, IMB, BPKB, STNK);
  3. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (dari SIMAK-BMN)
  4. Gambar lokasi/situasi;
  5. Luas yang akan disewakan dan Nilai perolehan;
  6. NJOP/Surat keterangan NJOP tanah dan/atau bangunan dari kantor pajak;
  7. Data transaksi sebanding dan sejenis (transaksi sewa menyewa dalam satu wilayah);
  8. Calon penyewa, besaran nilai sewa dan jangka waktu penyewaan; serta
  9. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Penyewa (pihak ketiga) tentang besaran nilai sewa yang sanggup dibayarkan setiap tahunnya.

Permohonan tersebut dapat disampaikan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

*Catatan:
Rumah negara golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara.

Gagal penerimaan ADK SIMAK BMN 2008 ke SAKPA 2011

Update informasi! (26/04/2010)

Bagi yang mengalami masalah pengiriman ADK SIMAK BMN 2008 ke SAKPA 2011,
maka cara mengatasi masalah tersebut adalah:

  1. Bentuk saldo awal melalui menu “Proses – Pengambilan Saldo Awal 2010″ (khusus untuk satker sebelumnya telah menggunakan SAKPA 2010)
  2.  Jika Satker Anda pada tahun 2010 tidak ada DIPA (tidak ada SAKPA 2010), install dulu SAKPA 2010 untuk mengambil saldo awal tahun 2009, kemudian lanjutkan langkah 1.
  3. Untuk mengirim transaksi berjalan gunakan SIMAK BMN update bulan April 2010 atau sebelumnya Desember 2010 untuk melakukan pengiriman ADK ke UAKPA.
  4. Lakukan penerimaan ADK SIMAK BMN pada SAKPA 2011.

Demikian kami sampaikan.

Selamat mencoba. Semoga Bermanfaat.

**Simak Update bulan april Desember 2010 lihat disini

Penghapusan Barang Milik Negara

.:PENGHAPUSAN:.

Penghapusan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 adalah tindakan penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya.

Lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan tersebut khusnya pada BAB V pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa Penghapusan BMN dilakukan dalam hal :
a. penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada pengelola barang;
b. pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain;
c. pemindahtanganan BMN;
d. dimusnahkan; atau
e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar (hilang, kecurian, susut, bencana alam, dsb)
Penghapusan barang dengan maksud dijual melalui lelang merupakan penghapusan karena pemindahtangan BMN kepihak ketiga.

Dalam mengajukan penghapusan BMN perlu diperhatikan syarat-syarat dokumen yang menyertai
berikut adalah KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN, antara lain:
.:SYARAT UMUM:.

  1. Surat permohonan penghapusan/penjualan disertai penjelasan/pertimbangan penjulan dari Pejabat yang telah diberi wewenang untuk mengusulkan.
  2. FC Surat Keputusan (dari Kementerian/Lembaga) tentang pendelegasian wewenang
  3. Asli Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan/Penjualan BMN
  4. Laporan hasil pelaksanaan Tim (Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian BMN) disertai dengan daftar rincian BMN yang akan dihapus terdiri dari: No Urut, Kode Barang, NUP, Nama Barang, Merk/Type (jika kendaraan dilengkapi dng no rangka, no mesin dan nopol; jika bangunan dilengkapi dengan th pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan), Tahun Perolehan, Jumlah Unit, Harga Perolehan, Nilai Limit, Kondisi, Keterangan.
  5. FC Daftar Barang/Laporan Semesteran (dari SIMAK BMN)
  6. Laporan Kondisi Barang (dari SIMAK BMN)
  7. Laporan Penghentian Penggunaan (dari SIMAK BMN)
  8. FC KIB (dari SIMAK BMN)
  9. Foto BMN
  10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lihat)
  11. Surat Pernyataan dari Kementerian/Lembaga bahwa BMN tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi (lihat)
  12. Surat Pernyataan tidak akan meminta anggaran untuk barang pengganti atas barang yang dijual (lihat)

.:Untuk BANGUNAN yang akan dibongkar:.
ditambahkan dengan:

  1. Angka 12 tidak diperlukan.
  2. FC dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang diusulkan dijual (DIPA tahun berjalan)
  3. Asli Surat Perhitungan dari KINTARU/Cipta Karya
  4. NJOP/Surat Keterangan NJOP dari Kantor Pajak
  5. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab thd Kondisi Bangunan (lihat di sini)

.:Untuk KENDARAAN BERMOTOR:.
ditambahkan dengan:

  1. Asli Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan
  2. FC BPKB dan STNK

.:Untuk BMN HILANG:.
ditambahkan dengan:

  1. Laporan Kehilangan dari Satker ke Kepolisian
  2. Berita acara pemeriksaan TKP oleh Kepolisian
  3. Bukti pembayaran TGR ke kas negara (jika dikenakan TGR)
  4. Surat Pernyataan Tidak ada TGR dari Kementerian/Lembaga (jika tidak dikenakan TGR)

Permohonan dapat diajukan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

Selamat Datang!

Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda berkunjung ke blog kami, informasi yang kami sampaikan merupakan kreatifitas dari penulis dan tidak ada sangkut pautnya dengan instansi manapun termasuk instansi tempat sekarang penulis berkerja.

Salam,
Penulis

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.