Undangan Rekonsiliasi BMN Semester I TA 2014

Kepada Yth.:
Seluruh Pimpinan Satker di wilayah Kerja KPKNL Semarang

Diberitahukan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi BMN Semester I TA 2014 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d. 10 Juli 2014 (kecuali hari sabtu-minggu dan Pilpres libur) dengan jadwal terlampir:

1. Undangan Rekonsiliasi nomor S-3443/WKN.09/KNL.01/2014 tanggal 23 Juni 2014
2. Lampiran Undangan Rekonsiliasi BMN
3. Check List Rekonsiliasi BMN Smt I TA 2014

*Undangan resmi kami kirimkan via POS, namun jika undangan dimaksud tidak sampai maka Undangan via blog ini menggantikan undangan resmi dimaksud
Perlu kami informasikan bahwa untuk bentuk format BAR Internal (SIMAK-SAKPA) merujuk kepada Peraturan Dirjen KN yang baru nomor PER-1/KN/2014 tentang Perubahan Per-07/KN/2009.

Dimohon kepada seluruh Satker untuk datang sesuai Jadwal, penundaan hanya bisa dilakukan diluar jadwal tersebut dan masuk kategori Satker TIDAK TEPAT WAKTU

Catatan:
Untuk keseragaman dimohon untuk Aplikasi SIMAK BMN telah menggunakan “Update SIMAK BMN Versi 14.1.1 8 April 2014″ dan Database telah disesuaikan dengan “UpdateRefSIMAKBMN13_UAKPB_Desb13″, kedua file tersebut dapat di unduh pada halaman Aplikasi beserta petunjuk instalasinya.

Petunjuk Koreksi Atas Perubahan Kuantitas/Luasan Tanah

Sehubungan dengan tindak lanjut program sertipikasi Tanah atas nama Pemerintah RI, dimungkinkan adanya perubahan kuatitas/luasan tanah sebagai akibat pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Apabila terdapat perubahan kuantitas/luasan tanah dari catatan dalam Aplikasi SIMAK BMN dan/atau bukti kepemilikan lama dengan kuatitas/luasan tanah pada sertipikat bukti kepemilikan hak yang baru diterbitkan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak serta merta melakukan koreksi berdasarkan sertipikat baru tersebut, melainkan agar terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait mengenai penyebab/latar belakang perubahan dimaksud.
  2. Dalam hal belum dilakukan koreksi karena proses klarifikasi sedang berjalan, maka wajib mengungkapkan selisih tersebut dalam Catatan atas Lapiran BMN (CalBMN).
  3. Koreksi pencatatan kuantitas/luas tanah dapat dilakukan apabila hasil klarifikasi yang dilengkapi data pendukung sebagai penyebab berkurangnya luas tanah tersebut disebabkan oleh hal-hal wajar sesuai peraturan perundangan-undangan dan tidak terdapat inikasi penyimpangan.
  4. Koreksi luas tanah diikuti dengan koreksi pencatatan nilai tanah berdasarkan per M2 tanah dimaksud (porposional). Jika perubahan tanah dimaksud menyebabkan perubahan nilai wajar tanah secara signifikan, maka Satker dapat mengajukan penilaian kembali terhadap tanah dimaksud.

*Rujukan: Surat Direktur BMN, DJKN nomor S-063/KN.2/2014 tanggal 18 Maret 2014

Update SIMAK BMN 13 [April 2014]

Telah tersedia Update SIMAK BMN (BMNKPB13) untuk bulan April 2014.
Update dimaksud salah satunya adalah dapat merekam nomor SP2D dari 7 digit menjadi 15 digit.

File update dapat diunduh melalui halaman Aplikasi pada blog ini
Petunjuk Update:

  1. Pastikan database sudah dibackup terlebih dahulu
  2. Rename bmnkpb13.exe di folder C:\BMNKPB13 menjadi bmnkpp13_lama.exe
  3. Klik dua kali pada Update SIMAK BMN Versi 14.1.1 8 April 2014.exe
  4. Pastikan folder tujuan Update benar
  5. Klik Install
  6. Jalankan bmnkpb13.exe yang baru
  7. Jika muncul pesan “visual foxpro support library not found“, install runtime Visual FoxPro
    (sesuaikan dengan SP windows-nya-ada dihalaman Aplikasi)

Catatan: Baca petunjuk terlebih dahulu sebelum melaksanakan update.

Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara

Mengingat :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN berupa Rumah Negara, bahwa untuk Bangunan Rumah Negara Golongan III seharusnya pencatatan administrasi dan usulan PSP Rumah Negara Golongan III menjadi kewenangan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III, sehingga untuk mengajukan PSP merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III;
  2. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan,  diktum KEDUA bahwa pelimpahan kewenangan pada Keputusan Menteri ini tidak mencakup materi pelimpahan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara idle dan Rumah Negara;

Dimohon kepada seluruh Satuan Kerja yang masih melakukan pencatatan Rumah Negara Golongan III agar disesuaikan pengelolaannya mengacu pada peraturan angka 1 (satu) di atas. Untuk, yang memiliki Rumah Negara Golongan I dan II maka usulan PSP disampaikan kepada Kantor Pusat DJKN melalui Sekjen Kementerian/Lembaga masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

1. PMK nomor 138/PMK.06/2010
2. KMK nomor 218/KM.06/2013 

Penjelasan Catatan Ringkas Barang

Yth. Para Pimpinan Satker

Sehubungan dengan telah diterbitkannya petunjuk Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013, melalui surat Dirjen KN nomor S-2/KN/2014, disampaikan bahwa Dikarenakan SIMAK BMN saat ini belum dapat mengakomodir penyajian nilai BMN pada Laporan Kondisi Barang, maka guna keperntingan pembuatan Catatan Ringkas Barang, nilai BMN tidak perlu dicantumkan pada Laporan Kondisi Barang, hingga pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut di terbitkan.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian.

Surat resmi dari Dirjen KN nomor S-171/KN/2014 tanggal 14 Februari 2014

Format Laporan Tahunan Wasdal

Yth. Para Pimpinan Satker
di Wilayah Kerja KPKNL Semarang

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah kami sosialisasikan pada tanggal 10-12 Desember 2013 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Semarang I Lantai 4, dengan ini kami kembali menghimbau kepada seluruh Satker Kementerian/Lembaga (K/L) di wilayah kerja KPKNL Semarang untuk segera menyampaikan laporan tahunan hasil wasdal sebelum tanggal 28 Maret 2014

Daftar BMN yang menjadi laporan tahunan wasdal adalah BMN posisi PER 31 DESEMBER 2013
Adapun pengisian Format Laporan Tahunan Wasdal sesuai petunjuk pada masing-masing lampiran, antara lain:

  1. Format A: Penggunaan BMN, dikhususkan untuk seluruh BMN baik yang sudah maupun yang belum ditetapkan PSP dimana kewenangan untuk PSP-nya ada di Pengelola Barang, yaitu untuk Tanah dan/atau Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai perolehan di atas Rp25Juta.
  2. Format B: Pemanfaatan BMN, untuk seluruh BMN yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain baik yang belum maupun yang sudah mendapat ijin dari Pengelola Barang;
  3. Format C: Pemindahtanganan BMN, untuk seluruh BMN yang dipindahtangankan seperti Penjualan, Hibah, tukar menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah;
  4. Format D: Laporan Hasil Penertiban, untuk seluruh BMN yang telah dilakukan penertiban karena pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan tidak sesuai pertauran perundangan yang berlaku atau belum mendapat ijin dari Pengelola Barang.

Sebagai bentuk pembinaan dari kami, telah disampaikan Surat KPKNL Semarang kepada Para Satker, untuk segera menyampaikan laporan wasdal nya dan untuk softcopy dapat di email ke pkn.kpknlsemarang[at]gmail.com *[at]=@

Daftar Format Laporan dapat di unduh dibawah ini (dengan format Micosoft Excel):
Format A: Penggunaan BMN
Format B: Pemanfaatan BMN
Format C: Pemindahtanganan BMN
Format D: Laporan Hasil Penertiban

[Repost] Penetapan Status Penggunaan BMN

“REPOST”

BARU :
Contoh Surat Permohonan PSP
Format Daftar BMN untuk PSP (Tanah & Bangunan)

Format Daftar BMN untuk PSP (Kendaraan/Peralatan Mesin)
Surat Pernyataan Menyimpan Dokumen

Untuk pengajuan ke KPKNL mohon agar setiap usulan total nilai BMN keseluruhan tidak lebih dari Rp2,5 miliar.

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan Penetapan Status Penggunaan oleh Pengelola Barang (Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 Bab III Pasal 4 ayat [1])

.:TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BMN:.

Ketentuan Pokok:

  1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang
  2. BMN selain tanah dan/atau bangunan yg ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu:
    • Barang yg mempunyai bukti kepemilikan (sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang).
    • Barang dng nilai perolehan di atas Rp25juta per unit satuan.
  3. BMN selain tanah dan/atau bangunan dng nilai perolehan sampai dengan Rp25juta ditetapkan oleh pengguna barang.

.:TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN STATUS BMN:.

Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan dengan syarat sbb:

  1. Surat permohonan penetapan status penggunaan dari Pengguna Barang atau satker yang menerima pelimpahan  wewenang dari Pengguna Barang.
  2. Fotokopi surat keputusan pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang.
  3. Fotokopi sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI (khusus tanah).
  4. Fotokopi IMB (khusus bangunan) *Jika belum ada dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa bangunan belum ber IMB dan bersedia mengurus penerbitan IMB nya. (unduh SP)
  5. Fotokopi STNK dan/atau BPKB (khusus kendaraan bermotor) *Jika hilang maka lampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
  6. Berita Acara Serah Terima barang (jika dokumen/bukti kepemilikan tidak ada) *untuk peralatan dan mesin dng nilai perlolehan di atas 25juta.
  7. Fotokopi KIB (Tanah/Bangunan/Kendaraan).
  8. Dokumen pendukung lainnya (Laporan Kondisi Barang).
  9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menjaga dan Menyimpan Aset BMN dan Dokumennya.
    Seluruh Forokopi Dokumen harus di LEGALISASI

Checklist persaratan permohonan PSP

Permohonan dapat disampaikan ke Kanwil DJKN atau KPKNL setempat sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja yang ditetapkan.

Pedoman Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun 2013

Yth. Pimpinan Satuan Kerja

Telah terbit Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-2/KN/2014 tanggal 2 Januari 2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementerian/lembaga Seluruh Indonesia.

Dalam surat dimaksud juga dilampirkan:
1. Pedoman teknis perlakuan Koreksi Perhitungan penyusutan BMN sampai dengan 30Juni2014;
2. Pedoman Teknis perlakuan penyusutan atas satker inaktif;
3. pedoman teknis tindak lanjut koreksi normalisasi atas data BMN bermasalah;
4. pedoman pengungkapan penyusutan dalam Catatan Ringkas Barang.
Pedoman dimaksud agar dilakukan oleh seluruh satker K/L dalam menyusun LBP dan LK K/L TA 2013.

Surat nomor  S-2/KN/2014 *Baru : Untuk CALBMN versi WORD silakan unduh di sini
PMK 198/PMK.05/2012

Update SIMAK KPB Desember 2013 dan Aplikasi Koreksi Penyusutan

Kepada para operator SIMAK BMN Kementeria/Lembaga

Bahwa telah ada update Aplikasi SIMAK BMN untuk Kuasa Pengguna Barang (KPB) per Desember 2013 dan Aplikasi Koreksi Penyusutan. Diharapkan kepada seluruh Satker pada saat rekonsiliasi BMN telah menggunakan update SIMAK bulan Desember 2013.
Untuk satker yang bermasalah pada nilai penyusutan/akumulasi penyusutannya akibat adanya penghentian penggunaan atau mutasi tranfer masuk dapat menggunakan Aplikasi Koreksi Penyusutan.

1. Update SIMAK BMN KPB Desember 2013
2. Apliaksi Koreksi Penyusutan

Jadwal Rekonsiliasi BMN Semester II Tahun 2013

Yth. Para Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPKNL Semarang

Mengingat akan berakhirnya periode semester II tahun 2013 dan adanya kewajiban menyampaikan laporan daftar barang milik negara Pengguna/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dalam kegiatan Rekonsiliasi BMN Semester II dan Tahunan 2013, melalui Surat Kepala KPKNL Nomor: S-3659/WKN.09/KNL.01/2013 tanggal 13 Desember 2013 kami mengundang seluruh Satuan Kerja di wiliayah kerja KPKNL Semarang untuk melaksanakan kegaiatan rekonsiliasi dimaksud sesuai jadwal yang telah ditentukan.

1. Undangan Rekon S-3659/WKN.09/KNL.01/2013 (lihat disini)
2. Lampiran Undangan/Jadwal Rekonsiliasi (lihat disini)
3. Formulir Rekonsiliasi BMN Semester II dan Tahunan 2013 (lihat disini)

*Sesuai Instruksi Pimpinan, Agar PENANDATANGAN Berita Acara Rekonsiliasi BMN HARUS minimal PEGAWAI ATAU YG TELAH MEMILIKI NIP/NRP.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 89 pengikut lainnya.